:::
Perkenalan Instansi Utama dan Fungsi di Pemerintah Kabupaten
1.Departemen di bawah naungan Pemerintah Kabupaten:

(1) Departemen Urusan Sipil
Berfungsi menangani urusan administrasi daerah, catatan sipil, keagamaan, adat istiadat, wajib militer, pengerahan petugas, pekerjaan umum dan kematian.

(2) Departemen Urusan Keuangan
Berfungsi menangani urusan administrasi keuangan, fasilitas umum, obligasi, kepemilikan umum, pengeluaran dan pengelolaan finansial daerah.

(3) Departemen Urusan Urbanisasi dan Pengembangan Daerah
Berfungsi menangani urusan lalu lintas, industri, bisnis, pengelolaan pasar tradisional, usaha untuk keperluan umum, badan usaha milik negara, transaksi yang adil, pemukiman rakyat, pengaturan bangunan, perencanaan kota dan pengembangan lahan.

(4) Departemen Urusan Pekerjaan Umum
Berfungsi menangani urusan proyek lalu lintas, jalan umum, bangunan, teknik sipil, pengelolaan jalan umum, pengelolaan industri konstruksi dan sarana umum.

(5) Departemen Urusan Sumber Daya Air
Berfungsi menangani urusan proyek konservasi air, administrasi terkait, proyek saluran air bawah tanah dan pengelolaan konservasi tanah dan air serta industri pertambangan.

(6) Departemen Urusan Pendidikan
Berfungsi menangani urusan pendidikan daerah, pendidikan nasional, pendidikan masyarakat, pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan khusus, pendidikan anak-anak balita dan olahraga serta kesehatan.

(7) Departemen Urusan Pertanian
Berfungsi menangani urusan pengelolaan produksi dan pemasaran produk pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan, membimbing koperasi petani dan nelayan, pencegahan penularan penyakit hewan dan hama, proyek industri perikanan, kelestarian cagar alam.

(8) Departemen Urusan Sosial
Berfungsi menangani urusan organisasi masyarakat, kesejahteraan sosial, bantuan sosial, keamanan di lingkungan keluarga, kesetaraan gender dan petugas relawan.

(9) Departemen Urusan Tenaga Kerja
Berfungsi menangani urusan hubungan buruh dengan majikan, organisasi buruh, kondisi perburuhan, kesejahteraan buruh dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

(10) Departemen Urusan Agraria
Berfungsi menangani urusan pendataan, kepemilikan, harga, fungsi, pembebasan, pemetaan ulang, pengukuran lahan dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi tanah.

(11) Departemen Urusan Suku Pribumi
Berfungsi menangani urusan kebudayaan suku pribumi dan bimbingan kelangsungan hidup, peningkatan lingkungan dan transportasi pedalaman, pengembangan pedalaman yang berkesinambungan dan pengelolaan serta pemberdayaan reservasi suku pribumi.

(12) Departemen Urusan Kebudayaan
Berfungsi menangani urusan pengelolaan perpustakaan umum, kesenian visual, kegiatan seni dan budaya, pengembangan komunitas secara menyeluruh dan warisan budaya.

(13) Departemen Urusan Suku Hakka
Berfungsi menangani urusan pembimbingan industri Suku Hakka, pelestarian budaya, kesenian, pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Suku Hakka.

(14) Departemen Urusan Informasi dan Wisata
Berfungsi menangani urusan pengembangan industri wisata, interaksi internasional, sosialisasi di daerah, hubungan masyarkat dan penyebaran informasi.

(15) Departemen Urusan Penelitan dan Evaluasi
Berfungsi menangani urusan perencanaan daerah secara menyeluruh, penelitian dan pengembangan, evaluasi, menejemen informasi, sosialisasi dan layanan publik.

(16) Departemen Urusan Administrasi
Berfungsi menangani urusan hukum, penuntutan dan naik banding, musyawarah, kompensasi nasional, hubungan masyarakat, penyimpanan surat dan dokumen pemerintah, pengelolaan belanja Pemkab dan urusan umum.

(17) Departemen Urusan Kepegawaian
Berfungsi menangani urusan kepegawaian.

(18) Departemen Urusan Anggaran, Akutansi dan Statistik
Berfungsi menangani urusan anggaran, akuntansi dan statistik.

(19) Departemen Pengawasan Etika Kerja
Berfungsi menangani urusan mengawasi etika kerja pegawai negeri.

2. Instansi setingkat Yuan Eksekutif yang ada di Pemerintah Kabupaten

(1)Departemen Kepolisian
Berfungsi menangani urusan keamanan daerah.

(2)Departemen Pemadam Kebakaran dan Gawat Darurat
Berfungsi menangani urusan pemadaman kebakaran dan penanggulangan gawat darurat.

(3)Departemen Kesehatan Nasional
Berfungsi menangani urusan kesehatan daerah.

(4)Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup
Berfungsi menangani urusan perlindungan lingkungan hidup.

(5)Departemen Perpajakan
Berfungsi menangani urusan perpajakan daerah.